Rencana Strategis

Berikut rancangan Rencana Strategis Maritime Policy Forum yang disusun berdasarkan visi, misi, serta program unggulan, prioritas, dan kerja sama yang telah dirumuskan sebelumnya. Format ini dapat langsung digunakan sebagai bagian dari dokumen pendirian atau proposal kelembagaan MPF.

RENCANA STRATEGIS

MARITIME POLICY FORUM

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Periode 2026–2030

A. Pendahuluan

Maritime Policy Forum (MPF) merupakan wadah kajian, riset, diskusi, publikasi, dan pengembangan kebijakan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memperkuat posisi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji (MIP UMRAH) sebagai pusat unggulan kajian pemerintahan, kemaritiman, kepulauan, dan perbatasan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan strategis terkait tata kelola wilayah maritim, pembangunan pulau-pulau kecil, pengelolaan perbatasan, transformasi digital pemerintahan, serta keberlanjutan lingkungan pesisir. 

Oleh karena itu, MPF hadir sebagai think tank akademik yang menjembatani kebutuhan antara dunia akademik, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pengembangan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

B. Visi

Menjadi pusat pemikiran dan kajian kebijakan maritim, kepulauan, dan perbatasan yang unggul, inovatif, serta berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan di kawasan maritim Indonesia dan ASEAN.

C. Misi

1. Mengembangkan riset dan kajian kebijakan berbasis bukti pada bidang kemaritiman, kepulauan, perbatasan, digital governance, dan environmental governance.
2. Menjadi ruang dialog strategis bagi akademisi, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merumuskan solusi kebijakan publik.
3. Mendukung peningkatan kapasitas akademik mahasiswa dan dosen melalui penelitian, publikasi, dan pengembangan jejaring ilmiah.
4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan aplikatif bagi pembangunan wilayah pesisir, kepulauan, dan perbatasan.
5. Membangun kolaborasi strategis di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
6. Mendorong lahirnya kepemimpinan transformatif yang memahami dinamika politik dan kebijakan kawasan maritim.

D. Tujuan Strategis

1. Menjadikan MPF sebagai pusat kajian kebijakan maritim dan kepulauan yang diakui di tingkat regional.
2. Meningkatkan produktivitas riset dan publikasi ilmiah bidang kemaritiman, kepulauan, dan perbatasan.
3. Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.
4. Membangun jejaring kolaborasi nasional dan internasional.
5. Mengembangkan kapasitas mahasiswa dan dosen dalam bidang penelitian dan analisis kebijakan.
6. Meningkatkan kontribusi akademik MIP UMRAH terhadap pembangunan daerah dan kawasan maritim Indonesia.

E. Sasaran Strategis Tahun 2026–2030

Sasaran 1 "Terwujudnya MPF sebagai pusat kajian kebijakan maritim dan kepulauan yang aktif dan produktif"

Indikator Kinerja

• Terbentuknya kelembagaan MPF yang berkelanjutan.
• Terselenggaranya minimal 10 kegiatan ilmiah setiap tahun.
• Terbangunnya basis data kajian kemaritiman dan perbatasan.

Sasaran 2 "Meningkatnya kualitas dan kuantitas riset"

Indikator Kinerja

• Minimal 5 penelitian setiap tahun.
• Publikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional.
• Penerbitan policy paper dan policy brief secara berkala.

Sasaran 3 "Meningkatnya kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik.

Indikator Kinerja"

• Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah.
• Keterlibatan dalam forum konsultasi kebijakan.
• Pemanfaatan hasil kajian oleh pemangku kepentingan.

Sasaran 4 "Meningkatnya kerja sama strategis"

Indikator Kinerja

• Penandatanganan kerja sama dengan lembaga daerah, nasional, dan internasional.
• Pelaksanaan penelitian dan kegiatan kolaboratif.
• Pertukaran peneliti dan narasumber.

Sasaran 5 "Meningkatnya kapasitas mahasiswa dan dosen"

Indikator Kinerja

• Pelatihan kebijakan dan kepemimpinan maritim.
• Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi.
• Penguatan kompetensi analisis kebijakan publik.

F. Strategi Pengembangan

1. Penguatan Fungsi Think Tank: Melalui penyusunan policy brief, policy paper, kajian strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
2. Penguatan Budaya Akademik: Melalui seminar, diskusi rutin, konferensi, dan publikasi ilmiah.

3. Pengembangan Jejaring Kemitraan: Melalui kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan institusi internasional.

4. Pengembangan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan, workshop, sekolah kebijakan, dan program kepemimpinan maritim.

5. Penguatan Hilirisasi Riset: Melalui pemanfaatan hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan dan solusi pembangunan.

G. Tahapan Implementasi

Tahap I (2026–2027): Fase Pembentukan dan Konsolidasi

Fokus:

• Pembentukan kelembagaan MPF.
• Penyusunan roadmap kajian.
• Pelaksanaan forum diskusi rutin.
• Pengembangan jejaring daerah.

Target:

• MPF dikenal di lingkungan akademik dan pemerintah daerah Kepulauan Riau.

 

Tahap II (2028–2029): Fase Penguatan dan Ekspansi

Fokus:

• Peningkatan penelitian dan publikasi.
• Pelaksanaan konferensi nasional.
• Produksi policy brief secara berkala.
• Pengembangan kerja sama nasional.

Target:

• MPF menjadi rujukan kajian maritim dan kepulauan di tingkat nasional.

Tahap III (2030): Fase Internasionalisasi

Fokus:

• Joint research internasional.
• Konferensi internasional.
• Publikasi internasional.
• Penguatan jejaring ASEAN.

Target:

• MPF menjadi pusat kajian maritim dan perbatasan yang dikenal di kawasan ASEAN.

H. Indikator Keberhasilan Renstra

1. Terlaksananya program unggulan secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi ilmiah setiap tahun.
3. Terbitnya policy brief dan policy paper yang dimanfaatkan pemangku kepentingan.
4. Terjalinnya kerja sama aktif di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
5. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan MPF.
6. Meningkatnya reputasi MIP UMRAH sebagai pusat kajian pemerintahan maritim, kepulauan, dan perbatasan.
   

Unduh Dokumen (pdf)