Indonesia di Tengah Gelombang Geopolitik Maritim Dunia

gambar:earth3dmap

MPF- Di tengah memanasnya rivalitas geopolitik global, Indonesia tampaknya masih menikmati kemewahan stabilitas yang belum tentu dimiliki banyak negara lain. Namun, justru di situlah letak bahayanya.

Ketika Laut Merah bergolak akibat konflik bersenjata, Laut Cina Selatan terus menjadi arena adu pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kawasan Indo-Pasifik semakin dipadati kepentingan militer berbagai kekuatan dunia, Indonesia justru berisiko terjebak dalam ilusi keamanan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selama ini kerap membanggakan posisi geografisnya yang strategis. Namun dalam perspektif geopolitik modern, posisi strategis bukan hanya aset, melainkan juga kerentanan. 

Sejarah menunjukkan bahwa wilayah yang berada di persimpangan jalur perdagangan dan kepentingan global selalu menjadi objek perebutan pengaruh. Indonesia berada tepat di tengah persimpangan tersebut.

Dalam kajian hubungan internasional, munculnya kembali persaingan kekuatan besar (great power competition) menjadi karakter utama tatanan dunia saat ini. 

Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi terbatas pada perdagangan atau teknologi, tetapi telah merambah keamanan maritim, kontrol rantai pasok global, energi, hingga penguasaan jalur pelayaran strategis. Laut bukan lagi sekadar ruang ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan.

Di sinilah Indonesia menghadapi paradoks besar. Di satu sisi, pemerintah terus menggaungkan konsep poros maritim dan memperkuat diplomasi kawasan. Namun di sisi lain, kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan dan mengelola ruang maritim nasional masih menghadapi berbagai keterbatasan. 

Aktivitas kapal asing di sekitar Natuna, maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, hingga lemahnya integrasi tata kelola maritim menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan geopolitik yang semakin kompleks.

Jika dibandingkan dengan krisis maritim internasional saat ini, pelajaran yang dapat dipetik sangat jelas. Gangguan keamanan di Laut Merah telah menyebabkan terganggunya jalur perdagangan dunia dan meningkatkan biaya logistik global.

Konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia terbukti mampu memengaruhi harga komoditas, distribusi energi, dan stabilitas ekonomi nasional. 

Artinya, tidak ada lagi persoalan maritim yang benar-benar bersifat lokal. Seluruh kawasan laut dunia kini saling terhubung dalam satu sistem geopolitik yang sama.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, kondisi tersebut menuntut negara untuk tidak sekadar hadir sebagai regulator, tetapi sebagai aktor strategis yang mampu mengantisipasi perubahan lingkungan global. 

Pemerintah tidak cukup hanya membangun pelabuhan atau memperkuat armada laut. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas tata kelola maritim yang terintegrasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan bahwa kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan nasional berjalan dalam satu arah yang jelas.

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia benar-benar telah memiliki grand strategy maritim yang mampu menjawab tantangan abad ke-21?

Jika jawabannya belum, maka Indonesia sedang menghadapi situasi yang berbahaya. Sebab dalam geopolitik, negara yang gagal membaca perubahan lingkungan strategis bukan hanya kehilangan peluang, tetapi juga berpotensi kehilangan pengaruh. Dan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, kehilangan pengaruh di laut sama artinya dengan kehilangan sebagian masa depannya.

Karena itu, pemerintah perlu berhenti memandang laut hanya sebagai sumber daya ekonomi. Laut harus ditempatkan sebagai ruang politik, ruang pertahanan, dan ruang perebutan kepentingan global. 

Tanpa perubahan cara pandang tersebut, Indonesia akan terus menjadi penonton di tengah pertarungan geopolitik maritim dunia, padahal sejarah dan geografi telah menakdirkannya untuk menjadi pemain utama.(*)

Maritime Policy Forum