Ketimpangan Masih Nyata dalam Kemajuan Pelayanan Maritim Kepri

Ketimpangan Masih Nyata dalam Kemajuan Pelayanan Maritim Kepri









MPF- Perkembangan pelayanan publik maritim di Kepulauan Riau terus mengalami perubahan dari sistem yang dulu tertutup, birokratis, dan terpusat menuju layanan yang lebih modern dan digital. Transformasi ini berlangsung dari era kolonial, sentralisasi Orde Baru, desentralisasi pasca reformasi, hingga fase digitalisasi pelayanan saat ini.

Digitalisasi membawa banyak kemajuan. Layanan perizinan, administrasi pelabuhan, hingga sistem keselamatan laut mulai berbasis teknologi dan lebih mudah diakses masyarakat. Pemerintah juga mulai mengembangkan layanan online, integrasi data, hingga smart maritime governance untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik maritim.

Namun, perkembangan itu belum dirasakan secara merata. Masyarakat di pulau-pulau terpencil masih menghadapi keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, minimnya infrastruktur, hingga sulitnya menjangkau layanan publik. Digitalisasi justru berisiko memperlebar ketimpangan jika tidak dibarengi pemerataan akses dan kesiapan masyarakat.

Selain persoalan geografis, pelayanan maritim di Kepri juga masih dibayangi tumpang tindih kewenangan, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan kesenjangan kapasitas antar daerah. Akibatnya, kualitas pelayanan antara wilayah maju seperti Batam dengan daerah kepulauan terpencil masih sangat berbeda.

Meski begitu, berbagai inovasi lokal mulai muncul, seperti layanan keliling berbasis kapal yang mendatangi masyarakat pulau kecil secara langsung. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan sesuai kondisi geografis masyarakat.

Karena itu, transformasi pelayanan maritim tidak cukup hanya fokus pada digitalisasi. Pemerintah juga harus memperkuat konektivitas internet, meningkatkan literasi digital masyarakat, memperbaiki koordinasi layanan, serta memastikan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat kepulauan secara adil dan inklusif.

Oleh: M. Fhirman Aqrabi (Mahasiswa Pascasarjana UMRAH Prodi MIP)

Dapatkan selengkapnya file artikel MPP_M.Fhirman Aqrabi.pdf - Google Drive

Maritime Policy Forum


Post a Comment

0 Comments