Mahasiswa MIP UMRAH Gelar Simulasi Perumusan Kebijakan Publik tentang Keselamatan Penyeberangan Penyengat

MPF- Mahasiswa Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) melaksanakan kegiatan mentoring dan diskusi kelompok bagi mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP pada Rabu, 20/052026).

Diskusi yang berlangsung di Ruang 5 lantai 2 tersebut mengangkat isu keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna transportasi penyeberangan menuju Pulau Penyengat, Tanjungpinang.

Pembahasan mengenai jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat berangkat dari tragedi tenggelamnya pompong penyeberangan rute Tanjungpinang–Penyengat pada tahun 2016 yang mengakibatkan korban jiwa.

Mahasiswa S1 yang terbagi ke dalam dua kelompok diberikan tugas untuk merumuskan usulan kebijakan publik berdasarkan isu yang telah ditentukan.

Dalam simulasi tersebut, Kelompok A yang dimentori oleh Aurellia Tiffani Putri, S.I.P. ditugaskan untuk merumuskan usulan pembangunan jembatan penghubung Tanjungpinang-Penyengat.

Aurellia Tiffani Putri, S.I.P. bersama tim kelompok A

Sementara itu, Kelompok B yang dimentori Endra Kaputra, S.I.P. ditugaskan untuk merumuskan usulan penerapan asuransi pada tiket penumpang sebagai bentuk perlindungan keselamatan pengguna jasa transportasi penyeberangan.

Endra Kaputra, S.I.P. bersama tim kelompok B

Kegiatan ini selaras dengan mata kuliah Kebijakan Publik yang diampu oleh Dr. Eki Darmawan, S.Sos., M.IP. Melalui simulasi tersebut, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, sistematis, dan argumentatif dalam menganalisis serta merumuskan kebijakan publik.

Diskusi dan simulasi yang dipandu langsung oleh Edi Putra, S.I.P. ini menjadi bagian penting dalam melatih kesiapan dan merangsang daya pikir mahasiswa Ilmu Pemerintahan agar mampu berkontribusi dalam proses perancangan dan formulasi kebijakan publik yang responsif terhadap persoalan masyarakat.

Setiap kelompok selanjutnya mempresentasikan rancangan kebijakan publik yang telah disusun. Selain memaparkan gagasan, masing-masing kelompok juga dituntut mampu mempertahankan argumentasi dan usulan kebijakan di hadapan kelompok lain melalui proses diskusi dan tanggapan akademik.

Diskusi dan simulasi yang berlangsung secara aktif tersebut ditutup dengan sesi pengarahan mengenai kebijakan publik yang disampaikan oleh M. Fhirman Aqrabi, S.I.P.

Dalam pemaparannya, Fhirman menjelaskan proses bagaimana suatu persoalan publik diidentifikasi dan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan publik yang responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat. (*)

M. Fhirman Aqrabi, S.I.P. saat memberikan arahan kepada kelompok A dan B

Maritime Policy Forum